Sistem Pemerintahan Inggris

Sistem Pemerintahan Inggris menggunakan sistem parlementer, dengan parlemen yang dipilih oleh rakyatnya melalui pemilu, untuk memecahkan masalah kemasyarakatan. Sistem didasarkan oleh konstituti yang tidak tertulis (konvensi) dan konstitusi Inggris tidak terjabar dalam satu naskah tertulis tetapi tersebar dalam berbagai peraturan dan konvensi.

Inggris adalah negara kesatuan yang terdiri atas England, Scotland, Wales dan Northern Ireland.

Inggris berbentuk monarki. Raja/ratu menjadi kepala negara dan memimipin, tetapi tidak memerintah dan tidak memiliki kekuasaan politik, dan hanya sebagai simbol persatuan negara.

Kekuasaan pemeritahan ada pada kabinet (perdana menteri dan menteri). Pelaksanaan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri. 

Parlemen terdiri atas House of Commons (dengan lebih besar kekuasaan) dan House of Lord. House of Commons adalah badan perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih oleh rakyat di antara calon-calon partai politik. House of Lord adalah perwakilan yang berisi para bangsawan dengan dasar warisan Kekuasan Inggris sangat besar pada diri parlemen.

Kabinet adalah kelompok menteri yang dipimpin perdana menteri dan menjalakan praktek pemerintahan. Anggota kabinet dapat berasal dari House of commons. Perdana menteri adalah pemimpin dari partai mayoritas di House of Commons. Masa jabatan kabinet tergantung oleh House of Commons yang dapat membubarkan kabinet. 

Inggris terdapat 2 partai yang saling bersaing dan memerintah; Partai Konservatif dan Buruh. Partai yang menang dalam pemilu dan mayoritas di parlemen menjadi partai yang memerintah, dan yang kalah menjadi partai oposisi.

Oposisi dapat dilakukan oleh partai yang kalah dalam pemilihan. Jika kabinet jatuh, partai oposisi dapat mengambil alih.

Badan peradilan ditunjuk oleh kabinet.

Sistem desentralisasi dianut. Kekuasaan pemerintahan daerah berada pada dewan (Council) yang dipilih rakyat daerah. 

Oleh Avianjani Savira

Pemerintahan Swedia

Swedia adalah sebuah monarki konstitusional , di mana Raja Carl XVI Gustaf adalah kepala negara , tetapi kekuasaan kerajaan telah lama terbatas pada fungsi seremonial dan representatif . The Economist Intelligence Unit , sementara mengakui bahwa demokrasi sulit untuk mengukur , Swedia tercantum dalam tempat keempat pada tahun 2010 dalam indeks demokrasi menilai 167 negara .

Legislatif bangsa adalah Riksdag ( Parlemen Swedia ) , dengan 349 anggota , yang memilih Perdana Menteri . Pemilihan umum parlemen dilakukan setiap empat tahun , pada hari Minggu ketiga September .
Sistem politik
Artikel utama: Politik Swedia
Carl XVI Gustaf , Raja Swedia dan kepala negara seremonial
Gedung Parlemen di Stockholm .

Menurut 1974 Instrumen Pemerintah , tugas raja adalah semata-mata bersifat representatif dan seremonial . Ia tidak lagi secara resmi menunjuk Perdana Menteri , hak prerogatif yang kini dilakukan oleh Ketua Riksdag atas nama tubuh itu. Bills disahkan oleh Riksdag tidak perlu tanda tangannya untuk menjadi hukum . Raja masih membuka Sidang Tahunan Riksdag , ketua Dewan Khusus yang diadakan selama perubahan Pemerintah , memegang Dewan Informasi reguler dengan Perdana Menteri dan Kabinet , memimpin pertemuan Dewan Luar Negeri , dan menerima surat kepercayaan dari luar negeri duta besar Swedia dan tanda-tanda orang-orang dari Swedia ke negara-negara asing. Sebagai jenis boneka , ia juga secara sukarela berpantang dari pemungutan suara dalam pemilu Swedia . Selain itu , raja membayar Kunjungan Negara di luar negeri dan menerima mereka ke Swedia , dan memegang peringkat tertinggi dalam tiga cabang dari Angkatan Bersenjata Swedia , meskipun ia tidak lagi memiliki bahkan posisi formal komandan - in-chief ( seperti banyak monarki Eropa lainnya ) .

The Riksdag 349 - anggota ( parlemen ) memegang kekuasaan tertinggi di Swedia modern, sesuai dengan konstitusi . Riksdag bertanggung jawab untuk memilih perdana menteri , yang kemudian menunjuk departemen pemerintah kepala ( menteri ) . Kekuasaan legislatif hanya dilakukan oleh Riksdag . Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh perdana menteri dan kabinet , sementara aparat peradilan independen. Swedia memiliki judicial review wajib, meskipun review non - wajib dilakukan oleh lagrådet ( Dewan Hukum ) sebagian besar dihormati dalam hal teknis tapi kurang begitu dalam hal politik yang kontroversial . Kisah Riksdag dan keputusan pemerintah dapat dibuat tidak berlaku pada setiap tingkat jika mereka nyata terhadap hukum konstitusional. Namun , karena pembatasan dalam bentuk judicial review dan pengadilan yang lemah , ini memiliki konsekuensi kecil praktis.

- Shindi 12c

CHINA

Bentuk dan Sistem pemerintahan

Sistem Pemerintahan Cina dimulai ketika Mao Zedong memerintah dengan memimpin revolusi komunis yang sangat mencela bentuk kekaisaran Cina terdahulu yang sangat feodal. Feodalisme ini membuat cina berbeda dengan negara-negara Eropa, bahkan Jepang. Birokrasi di Cina terdiri atas orang-orang terlatih dalam tradisi Kong Fu Tze. Oleh karena itu, para pegawai dipilih melalui sistem ujian tertentu untuk menguji pengetahuan mengenai Kong Fu Tze.

RRC (Republik Rakyat Cina) yang secara resmi diproklamasikan pada tanggal 1 oktober 1949, secara relatif masih merupakan sistem politik baru.

Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan RRC

• Bentuk negara adalah kesatuan yang terdiri atas 23 provinsi.
• Sistem Pemerintahan: Parlementer
•  Sistem Partai Tunggal.
• Ideologi: Sosialis.
• Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem demokrasi komunis.
• Kepala negara adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri.
• Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional untuk masa jabatan 5 tahun 
• Kekuasaan yudikatif terdiri atas Supreme Peoples Court, Local Peoples Courts dan Special Peoples Courts. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat dengan kaku oleh Pengadilan Rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung Rakyat.

Sistem Kepartaian

RRC sebenarnya memiliki sistem multi partai, terdiri :

1. 1. Partai Komunis China, merupakan partai terbesar dan penguasa. Dua per tiga anggotanya terdiri dari kaum buruh dan tani.
2. 2. Partai Non-Komunis yang berjumlah 8 partai, yaitu :

-       Partai Petani dan Pekerja - Partai Konstruksi Demokrasi

-       Liga Demokrasi China - Persatuan Dagang dan Industri

-       Partai Zhi Gong Dang - Partai Demokrasi Taiwan

-       Partai Sosial Jiusan - Komite Revolusi Guo Mindang

Partai-partai non- Komunis tersebut pengaruhnya kecil dalam pemerintahan. Aktivitas mereka diawasi secara ketat oleh komite sentral Partai Komunis China.

Sherin Nathaniel 12C

Sistem pemerintahan perancis

Republik Perancis atau yang memiliki nama The Fifth Republic memiliki bentuk dual pemerintahan yakni gabungan sistem parlementer dengan sistem presidensiil. Baik Perdana Menteri maupun Presiden sama sama memiliki peran aktif dalam menjalankan roda pemerintahan. Model pemerintahan ini berbeda dengan model parlementer umumnya dimana jabatan Presiden dipilih melalui pemilu disamping juga berbeda dengan model pemerintahan presidensil umumnya. Institusi-institusi yang ada saat ini adalah bentukan konstitusi Republik Kelima yang merupakan hasil referendum nasional di tahun 1958. Konstitusi ini secara signifikan memperkuat kekuatan kewenangan yang dipegang oleh Eksekutif (Pemerintah dan Presiden) dan di satu sisi juga membatasi atau mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh lembaga legislatif.


Oleh: dhelya 

Sistem Pemerintahan Negara Zimbabwe

Sistem pemerintahan: Presidensial

   Sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.

Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki tiga unsur yaitu:

• Presiden yang dipilih rakyat
• Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
• Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

-Andaru Ramadhan

Sistem Di Indonesia Setelah Amandemen

 Indonesia menggunakan prinsip otomi dengan daerah yang luas, dalam beberapa provinsi. Lalu bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Diketahui bahawa presiden adalah kepala negaran dan juga pemerintahan, wakil presiden dipilihkan oleh rakyat secara langsung. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan juga ditanggungjawabkan oleh presiden. Parlemen indonesia tersiei atas dua bagian yaitu bikameral, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki legislatif dan kekuasaab mengawasi pemerintahan. Sistem tersebut juga memiliki unsur unusur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam sistem tersebut. Presiden sewaktu waktu dapat diberhentikan oleh MPR dikarenakan perintah dari DPR. Maka dari itu DPR memiliki kekuasaan untuk mengawasi presiden dengan cara tidak langsung. Presiden menangkat penjbat negara perlu penyh pertimbangan dan persetujuan DPR. Dan terakhir parlemen diberi kekuasaan lebih besar dalam membentuk undang undang dan hak anggaran.

Sistem pemerintahan singapura

• Eksekutif

Eksekutif dipegang penuh oleh kabinet dan bertanggung jawab di parlemen. Kabinet ini terdiri atas beberapa anggota parlemen yang langsung dipimpin perdana menteri sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kabinet yang ada di singapura menggunakan cara kolektif untuk mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan.

• Legislatif

Legislatif dipegang penuh oleh presiden sekaligus sebagai kepala negara dengan jabatan 5 tahun. Setiap ada rancangan yang berkaitan dengan pemerintahan di singapura menggunakan sistem step by step yang memberikan hasil maksimal dan tidak ada perseteruan satu sama lain.

• Konstitusi

Untuk konstitusi negara singapura merupakan hukum tertinggi dan tidak dapat diubah tanpa ada dukungan dari sebagaian besar anggota parlemen.

• Yudikatif

Untuk kekuasan yudikatif di singapura dipegang penuh mahkamah agung dan beberapa pengadilan konstitusi singapura. Untuk mahkamah agung dan pengadilan sendiri dibagi beberapa opsi yang nantinya memberikan suatu keputusan ketika ada masalah dan konflik terjadi.

• Ketentuan dan partai politik singapura

Umur minimal pemilih di singapura adalah 21 tahun. Departemen penentuan dari singapura bertanggung jawab penuh atas persiapan, rencana dan pelaksanaan suatu penentuan baik penentuan parlemen, presiden dan referendum tingkat nasional singapura. Namun departemen ini berada di bawah perdana menteri.

Itulah beberapa bagian yang berkaitan dengan sistem pemerintahan negara singapura yang bisa dijadikan satu pelajaran dan inspirasi yang sangat berharga dalam penataan pemerintahan yang efektif dan kualitatif. Negara singapura sudah memiliki kualitas pemerintah yang aktif dan bebas dari korupsi. Bentuk negara walaupun diadaptasi dari negara asing, singapura masih tetap konsisten dalam proses maju dan mengembangkan setiap bidang. Tidak heran jika negara singapura menjadi lahan investasi yang terbaik dan terbesar di dunia. Sistem yang efektif dan proses pengelolaan yang bersih membuat negara lain ingin bekerjasama dengan negara singapura. Semoga informasi tentang bentuk dan sistem pemerintahan singapuradijadikan inspirasi negara lain dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di dunia.

Ricci.s 12c