Pemerintahan Swedia

Swedia adalah sebuah monarki konstitusional , di mana Raja Carl XVI Gustaf adalah kepala negara , tetapi kekuasaan kerajaan telah lama terbatas pada fungsi seremonial dan representatif . The Economist Intelligence Unit , sementara mengakui bahwa demokrasi sulit untuk mengukur , Swedia tercantum dalam tempat keempat pada tahun 2010 dalam indeks demokrasi menilai 167 negara .

Legislatif bangsa adalah Riksdag ( Parlemen Swedia ) , dengan 349 anggota , yang memilih Perdana Menteri . Pemilihan umum parlemen dilakukan setiap empat tahun , pada hari Minggu ketiga September .
Sistem politik
Artikel utama: Politik Swedia
Carl XVI Gustaf , Raja Swedia dan kepala negara seremonial
Gedung Parlemen di Stockholm .

Menurut 1974 Instrumen Pemerintah , tugas raja adalah semata-mata bersifat representatif dan seremonial . Ia tidak lagi secara resmi menunjuk Perdana Menteri , hak prerogatif yang kini dilakukan oleh Ketua Riksdag atas nama tubuh itu. Bills disahkan oleh Riksdag tidak perlu tanda tangannya untuk menjadi hukum . Raja masih membuka Sidang Tahunan Riksdag , ketua Dewan Khusus yang diadakan selama perubahan Pemerintah , memegang Dewan Informasi reguler dengan Perdana Menteri dan Kabinet , memimpin pertemuan Dewan Luar Negeri , dan menerima surat kepercayaan dari luar negeri duta besar Swedia dan tanda-tanda orang-orang dari Swedia ke negara-negara asing. Sebagai jenis boneka , ia juga secara sukarela berpantang dari pemungutan suara dalam pemilu Swedia . Selain itu , raja membayar Kunjungan Negara di luar negeri dan menerima mereka ke Swedia , dan memegang peringkat tertinggi dalam tiga cabang dari Angkatan Bersenjata Swedia , meskipun ia tidak lagi memiliki bahkan posisi formal komandan - in-chief ( seperti banyak monarki Eropa lainnya ) .

The Riksdag 349 - anggota ( parlemen ) memegang kekuasaan tertinggi di Swedia modern, sesuai dengan konstitusi . Riksdag bertanggung jawab untuk memilih perdana menteri , yang kemudian menunjuk departemen pemerintah kepala ( menteri ) . Kekuasaan legislatif hanya dilakukan oleh Riksdag . Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh perdana menteri dan kabinet , sementara aparat peradilan independen. Swedia memiliki judicial review wajib, meskipun review non - wajib dilakukan oleh lagrådet ( Dewan Hukum ) sebagian besar dihormati dalam hal teknis tapi kurang begitu dalam hal politik yang kontroversial . Kisah Riksdag dan keputusan pemerintah dapat dibuat tidak berlaku pada setiap tingkat jika mereka nyata terhadap hukum konstitusional. Namun , karena pembatasan dalam bentuk judicial review dan pengadilan yang lemah , ini memiliki konsekuensi kecil praktis.

- Shindi 12c